Political Trust

ditulis sebagai pengantar diskusi Mazhab djaeng (Malang, 9 Mei 2013)

Kepercayaan individu kepada pihak lain merupakan dasar untuk individu tersebut menunjukkan sikap dan perilakunya kepada individu lainnya. Teori-teori psikologi menggolongkan keadaan seperti ini sebagai trust. Menurut Rousseau et al[1], kepercayaan adalah wilayah psikologis yang memperhatikan penerimaan apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku orang lain.

Perilaku seseorang akan sejalan dengan sikap yang dimiliki oleh individu tersebut terhadap suatu hal. Dijelaskan oleh Ajzen (1975) didalam teori perencanaan pembelajaran, bahwa intensi yang terdiri dari faktor sosial dan individual membentuk sikap yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku. Intensi tersebut berakar pada kepercayaan individu terhadap sesuatu.

Trust diperlukan dalam hubungan individu satu dengan lainnya untuk berbagai konteks kehidupan. Suatu konteks dimana individu melakukan evaluasi pada pemerintahan dalam bentuk norma masyarakat atau nilai-nlai yang diharapkan didalam aturan administratif disebut sebagai political trust[2]. Trust dianggap sebagai hal yang esensial didalam dukungan politik pada suatu pemerintahan.

Ada empat tipe political trust menurut Christensen dan Lægreid[3], antara lain:

  1. Tingginya political trust (sistem politik dan kinerja pemerintah), mengindikasikan tingginya sebaran dukungan dan dukungan yang spesifik dengan saling menguatkan antar satu dengan yang lain
  2. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan yang lebih tinggi dari pada kinerja pemerintahan mengindikasikan tingginya sebaran dukungan dan rendahnya dukungan yang spesifik
  3. Tingkat kepercayaan pada kinerja pemerintahan lebih tinggi daripada sistem politik mengindikasikan tingginya dukungan yang spesifik dan rendahnya sebaran dukungan
  4. Tingkat kepercayaan yang rendah pada sistem politik dan kinerja pemerintahan mengindikasikan rendahnya sebaran dukungan dan dukungan yang spesifik pada kasus krisis legitimasi

Keterkaitan antara sistem politik yang ada dengan kinerja pemerintahan saat itu mempengaruhi bagaimana sebaran dukungan serta dukungan spesifik yang diberikan oleh individu-individu didalam suatu tatanan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada institusi pemerintah itu sendiri, partai politik serta figur politik juga ikut merasakan bagaimana masyarakat memandang keterlibatan mereka. Indonesia yang dikenal dengan nusantara memiliki beragam wilayah, beragam masyarakat dengan ragam kebutuhan individunya pula. Dukungan politik yang dikaitkan dengan kepercayaan individu secara langsung akan menjadi tidak stabil antara wilayah yang satu dengan lainnya. Dukungan dari individu-individu tersebut akan disesuaikan dengan tatanan pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini menjadi besar frekuensinya dalam menentukan sikap individu terhadap politik diwilayah tersebut.

Political trust dihubungkan dengan harapan normatif pada tokoh dan institusi politik, dimana kepuasan dipandang sebagai sikap terhadap hasil kebijakan yang ada. Ini berarti, intensi untuk mempercayai sistem pemerintahan akan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat itu sendiri. Sehingga individu akan cenderung mempertimbangkan aspek-aspek kognitif didalam mengambil sikap terhadap kinerja pemerintahan.

Budaya yang terbentuk pada suatu wilayah akan mempengaruhi sikap individu pada kebijakan dan kinerja pemerintahan disana. Budaya telah membentuk individu dalam menegakkan nilai-nilai untuk kehidupannya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lianjiang Li (2004) di negaranya (Cina) menunjukkan perbedaan penilaian berdasarkan daerah tempat tinggal dan bentuk pemerintahan (antara pemerintah pusat dan pemerintah pada masing-masing daerah).

Penilaian yang merupakan sebuah sikap didalam perilaku yang ditunjukkan individu didasarkan pada trust yang dibentuk individu tersebut terhadap pemerintahan yang ada. Ini membentuk sebuah sirkulasi antara sikap dari institusi dan tokoh politik sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan dengan sikap individu-individu dimasyarakat yang melakukan penilaian. Sehingga bentuk perilaku yang tercermin dari sirkulasi sikap tersebut menghasilkan suatu bentuk political trust pada suatu wilayah.

Menurut Lewicki[4] ada tiga dimensi trust, yaitu:

  1. Ability; dikaitkan dengan penampilan individu berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan kompetinsi untuk dipercaya oleh individu yang lain
  2. Integrity; tingkat kesesuaian prinsip individu didalam mempercayai orang lain
  3. Benevolence; seberapa besar individu percaya kepada orang lain untuk berperilaku baik kepadanya

Dimensi trust dapat dijadikan landasan dalam melihat tingkat kepercayaan individu didalam konteks penilaian mereka terhadap pemerintahan. Ketiganya akan diuraikan satu persatu sebagai suatu sikap dan perilaku individu tersebut. Pertama, institusi dan tokoh politik didalam sistem pemerintahan akan dinilai oleh masyarakat berdasarkan kemampuan (ability) yang mereka miliki sehingga membentuk kepercayaan individu. Kedua, nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat menjadi besar pengaruhnya didalam kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang dikaitkan dengan norma institusi atau tokoh politik yang berada disana. Dan terakhir, kepercayaan yang diberikan oleh individu dalam menilai suatu pemerintahan didasari oleh perilaku yang ditunjukkan dari pemerintah dalam meyakinkan masyarakat.

Satu hal yang menjadi penting didalam political trust ialah keyakinan individu terhadap sistem pemerintahan untuk kemudian menilainya. Sehingga, terdapat tiga bentuk dampak dari political trust[5], yaitu: kepercayaan pada pemerintah, sinisme politik, dan kepercayaan incambent. Ketiganya tidak terjadi secara bersamaan, namun dapat saling mendukung. Dan sesuatu yang mendasar dalam memahami konsep political trust adalah perbedaannya dengan trust in politic. Ini diartikan sebagai kepercayaan yang dibangun didalam dunia politik.


[1] Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23, 393–404.

[2] Miller, Arthur H. (1974). Political Issues and Trust in Government: 1964–1970. American Political Science Review, 68(3): 951–72.

[3] Christensen, Tom and Per Lægreid. (2005). Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography. Public Performance and Management Review, 28(4): 487–511.

[4] Lewicki, Roy J. (1995). “Trust in Relationships: A Model of Development and Decline.” In Conflict, Cooperation and Justice: Essays Inspired by the Work of Morton Deutsch. Edited by Deutsch, Morton, ed. San Francisco: Jossey-Bass.

[5] Schiffman, Leon dkk. (2007). Interpersonal and political trust: modelling levels of citizens trust. European Journa; of Marketing.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s